Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi: Fakta vs Spekulasi

Kalijaga.co – Setelah beberapa tahun silam, isu mengenai tuduhan keaslian riwayat pendidikan mantan presiden ke tujuh, Ir. H. Joko Widodo di tahun 2022 kembali mencuat. Tuduhan kali ini tertuju pada ijazah sarjana Jokowi. Berdasarkan Tempo.co, tuduhan ijazah palsu ini mulai ramai karena konten Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram yang memaparkan analisisnya terhadap jenis font dan operating sytem pada akun channel Youtube “Balige Academy” mengenai keaslian ijazah Jokowi dari UGM.

Hal itu mengundang banyak tanggapan dari netizen terhadap informasi tersebut, tidak sedikit komentar pada kolom komentar konten tersebut yang setuju dan percaya dengan statement itu seperti “Thn 85 itu Komputer belum ada..! Jaman itu masih pake MESIN KETIK MANUAL. Itu sdh jelas ijazah PALSU/ ABAL²…. Itu harus usut tuntas yg bener..!”, “Ijazah Palsu janji palsu, Pencitraan palsu, akhirnya dapetnya pemimpin palsu.”

Di samping itu, juga tidak banyak yang beranggapan bahwa konten ini sebagai bentuk penggiringan opini semata, “Mereka yang merancang ijazah itu pasti tidak menyangka, akan ada orang yang menganalisa ijazah Jokowi sampai sedetil ini. Kalau mereka tahu, pasti mereka akan “sedikit berfikir”, agar menjadi penipu yang lebih cerdas.”, “Kemana lulusan UGM thn 1985 yg serentak wisuda dgn Jkw, bersuaralah dan tunjukan ijazahmu masing2….”

Berbagai media serta platform juga terdapat konten-konten yang menyajikan terkait tuduhan ijazah palsu tersebut yang semakin memperburuk situasi massa, komentar demi komentar bermunculan mulai dari yang percaya, menolak, hingga tak peduli.

Tak hanya itu, kasus ini telah digugat sebanyak 3 kali ke Pengadilan dan ditolak semua. Dilansir dari PikiranRakyat.com pihak dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pernyataan resmi bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan lulusan tahun 1985 dan menyatakan siap membuka semua dokumen akademik Jokowi selama menempuh pendidikan di kampus apabila diminta dalam proses hukum di pengadilan. Pemeriksaan Jokowi dilaksanakan pada Selasa (20/04) oleh Bareskrim Polri untuk klarifikasi terkait laporan ijazahnya dengan penyerahan dokumen asli

Jokowi tak tinggal diam menanggapi hal itu, berdasarkan Kompas.com Jokowi merasa dirugikan dan resmi melaporkan lima nama ke Polda Metro Jaya pada Rabu (30/04).

Namun setelah adanya penyerahan dokumen asli dalam kasus ini, tanggapan netizen yang menyalahkan hingga menyudutkan pihak Bareskrim Polri serta ada juga yang membela keaslian ijazah Jokowi tak kunjung berhenti .

Dhiyaul Millah, salah satu mahasiswa Manajemen Keuangan Syari’ah mengatakan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah mempercayai terhadap apa yang disajikan.

“Masyarakat terlalu gampang untuk di provokasi, akhirnya mereka percaya-percaya aja kalo ada berita kaya gitu. Harusnya masyarakat atau kita ini bisa lebih bijak dan berfikir kritis untuk menerima informasi sebelum menyebarluaskan suatu informasi atau berita,” jelas Dhiya.

Transparansi dalam pemerintahan juga memiliki peran penting pada kasus ini, di antara nya untuk menjaga baik dari sisi hukum, kepercayaan publik, hingga stabilitas demokrasi. Adanya transparansi dalam pemerintahan membuat masyarakat dapat mengawasi dan meminta pertanggung jawaban, dengan kata lain masyarakat aktif dalam berpartisipasi.

Dhiya juga menambahkan dalam kasus ini terdapat motif politik untuk menjatuhkan Jokowi, sehingga institusi negara menjadi sangat terlihat.

“Karena biasanya kejadian seperti ini terjadi ketika pas mau menjelang momentum politik penting, biasanya untuk menghasut publik dan penggiringan opini negatif pada pak jokowi,” ucapnya.

Dan jika dilihat dari respon para netizen, hal yang terjadi di media timbul karena tidak semua orang akan mempercayai informasi begitu saja. Berdasarkan jurnal “Analisis Resepsi Konten Berbagi Uang di Akun Tiktok @Williesalim” bahwa terdapat adanya macam-macam resepsi oleh penonton terhadap media, mulai dari ada yang menerima sepenuhnya (Dominant Hegemonic Position), menerima sebagian (Negotiated Position) dan menolak (Oppositional Position).

Maka tak heran, apabila era digital saat ini semua orang dapat mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah dari mana saja hingga tanpa kita sadari bisa saja terbawa arus oleh informasi tersebut. Dan itu mungkin saja terjadi apabila dari diri kita sendiri tidak membatasi, mengontrol, serta memilah terhadap informasi dari konten-konten tersebut

Penulis Adelia Mehra Fakhrina | TEMPO | Pikiran Rakyat | Kompas