Di era digital yang tengah bergemuruh, arus informasi melintas cepat, kadang tanpa saringan, kadang tanpa pembuktian. Dalam kondisi inilah netizen punya peran penting. Dengan jari-jemari, masyarakat dapat menyuarakan masalah, menuntut keadilan, dan mendorong sebuah perbaikan. Tapi ketika gelombang opini bergulir terlalu kencang, tanpa diiringi fakta dan proses yang matang, yang terjadi justru penghakiman instan, bukan keadilan.
Ini terjadi pada Kim Soo Hyun, aktor yang tengah diterpa kontroversi akibat unggahan Kim Sae Ron dan potongan percakapan yang tiba-tiba menjadi viral. Dalam sekejap, media, TikTok, dan Twitter dipenuhi hujatan dan sindiran. Komentar negatif terus bermunculan, mulai dari “Ini gak punya hati, kok masih diberi tempat di televisi?”, “Segera penjarakan saja, gak pantas jadi figur!”, sampai “Jijik, gak menyangka dia kayak gini.” Dalam 24 jam saja, tagar #KimSooHyun tercatat digunakan lebih dari 500.000 kali di Twitter, dan video TikTok yang menyenggol namanya mencapai lebih dari 10 juta tampilan. Konten dan komentar negatif ini bergulir bak bola salju, makin besar, makin tak terbendung, dan pada akhirnya menjadi sebuah gelombang penghakiman, bukan lagi ajakan mencari kebenaran.
Kalau diteropong lebih luas, apa yang terjadi bukan lagi soal mencari kejelasan, tapi menjadi sebuah “peradilan media” di mana opini publik lebih kencang dari proses hukum. Dalam kondisi seperti inilah aktivisme digital tengah bergeser makna. Media sosial memang berguna untuk menyuarakan masalah, tapi ketika fakta masih samar dan proses masih bergulir, gelombang hujatan justru dapat merusak hidup seseorang sebelum dia diberi ruang untuk membela diri. Dalam beberapa kasus, reputasi yang dibangun bertahun-tahun dapat hancur seketika, meskipun nantinya kebenaran terungkap.
Salah satu alasan kenapa orang-orang gampang banget terlena dan mengikuti gelombang hujatan seperti yang terjadi pada Kim Soo Hyun sebenernya punya akar yang lebih luas, yaitu masalah perilaku manusia di tengah kelompok. Dalam sebuah studi yang diterbitkan Journal of Communication Research (2020), 65% warganet lebih gampang menyampaikan opini negatif apabila memang tengah menjadi bagian dari sebuah kerumunan. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat jadi tidak tampak, dan orang-orang lebih memilih bergabung demi mencari penerimaan, bukan demi mencari kebenaran. Dalam kasus Kim Soo Hyun, tagar negatif yang terus trending bikin warganet lebih memilih ikut arus demi dianggap “up to date”, bukan berdasarkan fakta yang lengkap.
Selain masalah ikut-ikutan atau bisa juga disebut FOMO (Fear of Missing Out), perasaan lebih unggul dan bebas saat di media sosial juga turut menjadi pendorong. Peneliti Lee dan Lee (2019) dalam artikelnya yang berjudul “The effects of anonymity, invisibility, and lack of authority on online aggression: An empirical study of cyberbullying behavior in social media” menemukan bahwa 78% warganet yang melontarkan ujaran negatif melakukannya karena merasa tidak diawasi dan dikenali, sehingga tidak takut akan akibat perbuatannya. Dalam kontroversi Kim Soo Hyun, kondisi seperti ini membuat orang-orang lebih leluasa menyampaikan kalimat sinis, sindiran, dan hinaan, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka unggah nantinya turut menjadi sebuah gelombang perundungan massal. Dalam kondisi tak diawasi dan tak dikenali, ukuran etika dan moral jadi bergeser, dan hati manusia lebih gampang gelap.
Selain dua aspek tadi, kurangnya literasi media dan berpikir kritis juga bikin masalah makin luas. Dalam sebuah survei yang melibatkan 500 responden di Korea Selatan (Kim, Choi, dan Park, 2021), 72% di antaranya mengaku lebih percaya pada unggahan yang tengah viral, tanpa mencari tau kebenarannya lebih dahulu. Hal ini terjadi karena warganet gak punya cukup keterampilan untuk menyaring informasi dan mencari fakta, sehingga apa saja yang tengah ramai dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam kondisi inilah, opini negatif lebih gampang menyebar dan diterima, meskipun nantinya dapat dibuktikan tidak berdasarkan fakta.
Terakhir, perbedaan ukuran kebenaran di media sosial turut menjadi masalah penting. Dalam sebuah laporan Digital Culture Review (2021), disebut bahwa ukuran kebenaran di media Sosial sering bergeser, bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan apa yang paling sering dibagikan, diberitakan, dan diberi “like”. Dalam kasus Kim Soo Hyun, saat tagar negatif terus bergulir dan unggahan bernada sindiran terus dibagikan, warganet lebih percaya pada ukuran popularitas dan viralitas, bukan pada proses, fakta, dan keadilan. Hal inilah yang kemudian membuat masalah menjadi lebih luas, lebih luas dari masalah yang sebenarnya terjadi, dan bikin kebenaran jadi sulit dikenali di tengah gelombang opini.
Ini menjadi sebuah alarm penting. Dalam penggunaan media, masyarakat harus belajar menjadi warganet yang matang dan bijaksana. Mengikuti arus memang mudah, tapi mencari kebenaran di tengah banjir informasi adalah tanggung jawab masing-masing. Dalam masalah Kim Soo Hyun, misalnya, netizen seharusnya lebih menunggu proses resmi, mencari fakta dari sumber tepercaya, dan tidak mudah terperangkap pada opini yang tengah viral. Dalam kondisi yang masih abu-abu, lebih bijak jika masyarakat menahan diri, bukan turut menjadi hakim di media.
Aktivisme digital memang bukan berarti diam, tapi bukan juga menjadi peradilan instan. Dalam mencari keadilan, yang dibutuhkan bukan teriakan massa, tapi sikap matang, mencari kebenaran, dan menghormati proses. Sosial media memang sebuah ruang luas tempat suara rakyat bergema, tapi jika digunakan tanpa tanggung jawab, justru dapat menjadi palu hakim yang tidak adil.
Kalau nantinya memang terbukti terjadi pelanggaran, silakan proses hukum berjalan dan keadilan ditegakkan. Tapi jika kemudian terungkap bahwa tuduhan-tuduhan itu tak berdasarkan fakta, lalu apa tanggung jawab warganet yang terlanjur menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian? Dalam situasi inilah, aktivisme digital seharusnya menjadi cahaya, bukan bara; menjadi instrumen demi kebenaran, bukan alat penghancur hidup seseorang.
Selain Kim Soo Hyun, kejadian semacam ini bukan yang pertama terjadi. Beberapa figur lain, seperti Lee Seung Gi, Seo Ye Ji, dan Park Min Young, juga pernah menjadi sasaran gelombang hujatan akibat sebuah kontroversi yang kemudian terbukti tidak sepenuhnya benar. Dalam masing-masing kasus, proses klarifikasi dan pembuktian justru terjadi belakangan, saat reputasi dan karier seseorang terlanjur tercoreng. Hal ini menjadi sebuah peringatan, bahwa warganet punya power luar biasa, tapi jika digunakan secara sembarangan, dapat menjadi sebuah “peradilan massa” menghukum sebelum pengadilan yang sah menyatakan seseorang bersalah.
Kalau memang aktivisme digital bertujuan mencari keadilan, netizen harus belajar lebih matang, lebih manusiawi, dan lebih adil. Mengikuti arus boleh, tapi jangan sampai hanyut. Mengkritik boleh, tapi harus berdasarkan fakta, bukan asumsi. Mengungkap kebenaran memang penting, tapi menjaga martabat manusia juga tak kalah penting. Dalam era serba cepat dan terbuka ini, sikap bijaksana dan tanggung jawab menjadi ukuran sebuah bangsa yang matang.
Penulis Ayasha Nur Alifia
