Kalijaga.co – Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, ribuan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa, buruh, dan berbagai kelompok masyarakat sipil kembali turun ke jalan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil, Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan berbagai aliansi lainnya menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang dipusatkan di titik nol Yogyakarta. Aksi ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menyuarakan kekecewaan yang kian mendalam serta mendesak pemerintah agar segera menuntaskan berbagai persoalan pelik yang tengah mendera bangsa. Tuntutan yang dibawa sangat beragam dan mencakup berbagai sudut pandang, mulai dari krisis penanganan bencana dalam skala nasional hingga karut-marutnya permasalahan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai makin jauh dari prinsip kesejahteraan rakyat. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa penderitaan yang dirasakan merupakan masalah struktural yang saling terkait satu sama lain, bukan sekadar fenomena kebetulan belaka.
Pemilihan momentum Hari Pahlawan sebagai hari pelaksanaan aksi bukanlah sebuah kebetulan tanpa alasan. Para demonstran sengaja memanfaatkan hari bersejarah tersebut untuk merefleksikan kembali semangat heroisme dan perjuangan para pendahulu dalam melawan kolonialisme dan penindasan. Namun, dalam konteks kekinian, perjuangan tersebut telah bertransformasi menjadi perlawanan terhadap regulasi dan kebijakan-kebijakan negara yang dianggap menindas, tidak berpihak pada rakyat kecil, dan justru melanggengkan sistem ekonomi yang eksploitatif. Massa aksi menilai bahwa kemerdekaan sejati secara politik dan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh struktur yang berkuasa saat ini. Oleh karena itu, semangat kepahlawanan masa kini harus diwujudkan dalam bentuk kritik nyata dan kontrol sosial yang ketat terhadap jalannya pemerintahan.
Koordinator FMN Ranting APMD, Stefan, yang turut hadir sebagai salah satu inisiator dan orator aksi, menjelaskan secara rinci bahwa gerakan demonstrasi ini membawa sejumlah tuntutan nasional yang dinilai telah diabaikan atau gagal ditangani oleh pemerintah pusat. Beberapa isu krusial yang diangkat meliputi lamban dan tidak responsifnya aparatur negara dalam penanganan status darurat krisis iklim serta rentetan bencana alam. Secara spesifik, ia merujuk pada penderitaan rakyat akibat bencana alam di wilayah Flores, kebakaran hutan dan lahan yang masif serta berulang di daratan Kalimantan dan Papua, hingga bencana banjir parah yang merendam banyak permukiman di Sumatera. Menurut pandangan massa aksi, instrumen negara seolah absen dan mengabaikan keselamatan warganya karena deretan bencana destruktif tersebut belum disikapi sebagai bencana darurat yang membutuhkan mobilisasi sumber daya secara luar biasa. Hal ini memperlihatkan kelalaian fatal dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
“Pada faktanya, sama sekali tidak ada orientasi negara untuk kemudian memulihkan bencana-bencana itu. Makanya itu yang kemudian menjadi isu yang paling kami angkat,” tegas Stefan.
Selain krisis ekologis dan kebencanaan, para pengunjuk rasa juga melontarkan kritik keras terhadap berbagai program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, yang nyatanya dinilai jauh dari orientasi pemenuhan kepentingan rakyat banyak. Massa juga menyoroti secara tajam dugaan eksploitasi dan pemotongan alokasi dana desa besar-besaran yang dipaksakan secara sepihak untuk membiayai program Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini dikritik keras karena memotong dana otonomi yang seharusnya mutlak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yang mandiri, dan justru menghilangkan esensi dari pendirian koperasi itu sendiri.
“Semua iuran dan lahirnya koperasi itu lahir kemauan daripada anggota. Namun hari ini kita melihat bagaimana negara dengan berkedok koperasi, mengupayakan untuk kemudian mengeksploitasi desa itu dengan apa? Dengan melakukan pemotongan dana desa,” tambah Stefan menyoroti ironi di balik program tersebut.
Beralih dari konstelasi isu nasional, orasi dan tuntutan aksi ini juga mengakar kuat pada permasalahan di tingkat lokal yang selama ini dinilai sengaja dibiarkan mengendap tanpa solusi konkret. Perwakilan dari Aliansi Jogja Memanggil, Agov, memberikan pemaparan tajam mengenai pentingnya menaruh perhatian ekstra pada isu-isu di wilayah Yogyakarta yang tak kunjung mendapatkan penyelesaian serius dari para pemangku kebijakan daerah. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta sangat lekat dengan predikat kota pelajar, pusat kebudayaan, dan destinasi pariwisata unggulan yang memancarkan citra harmonis, realitas sosial di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan krisis keamanan yang semakin mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Satu dari tiga isu lokal utama yang disuarakan secara lantang oleh aliansi adalah pemberantasan darurat premanisme yang semakin menggurita.
“Premanisme yang belakangan ini viral kan premanisme yang selalu represif, memukul, membawa sajam, itu di lingkaran Malioboro,” ujar Agov.
Tuntutan terhadap premanisme ini tidak hanya berhenti pada penertiban biasa. Praktik premanisme ini dianggap telah mengganggu kenyamanan publik yang lebih luas dan menyebar di berbagai sudut kota. Ironisnya, perilaku ini seolah mendapat ruang pembiaran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, para peserta demonstrasi bersikukuh bahwa negara dan aparat penegak hukum tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok preman yang menyebarkan ketakutan tersebut di ruang publik.
“Kami menuntut sesegera mungkin kasus-kasus ini diselesaikan dan premanisme, kelompok-kelompok premanisme yang melakukan kekerasan… segera diusut tuntas,” tegasnya.
Tuntutan lokal berikutnya yang tak kalah mendesak adalah desakan kepada penegak hukum dan instansi pemerintahan untuk segera mengusut tuntas skandal dugaan korupsi dalam mega-proyek renovasi Stadion Mandala Krida. Publik Yogyakarta telah memendam kekecewaan bertahun-tahun menanti kepastian hukum atas kasus yang disinyalir merugikan keuangan daerah dalam jumlah masif ini. Birokrasi daerah terkesan saling lempar tanggung jawab, lambat, dan tidak transparan, padahal dorongan untuk menyelesaikannya sudah berulang kali disuarakan dalam pelbagai forum resmi maupun jalanan.
“KPK sudah memberikan lampu hijau ke pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah daerah itu tidak serius menyelesaikan kasus Mandala Krida,” ungkap Agov dengan raut kekecewaan.
Isu krusial ketiga yang selalu menjadi persoalan struktural dan pemicu kemarahan berulang adalah penderitaan kelas pekerja di DIY akibat sistem upah yang sangat rendah. Massa menuntut perombakan struktur pengupahan, mengingat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dipatok saat ini dinilai sama sekali tidak manusiawi dan tidak seimbang dengan meroketnya biaya kebutuhan pokok, tarif sewa tempat tinggal, hingga mahalnya ongkos pendidikan tinggi maupun dasar di Yogyakarta yang sering digaungkan sebagai kota ramah pelajar.
“Upah Yogyakarta yang dituntut teman-teman Sebesar Rp2,5 juta, itu masih belum cukup dengan hidup layak yang ada di Yogyakarta. Kenapa? Karena pendidikan di Yogyakarta cukup tinggi biayanya, sedangkan upah itu tidak sesuai dengan biaya pendidikan di Yogyakarta,” kata Agov memaparkan kesenjangan tersebut.
Konsolidasi massa untuk menyatukan berbagai visi, keluh kesah, dan tuntutan ini jelas bukanlah proses yang terjadi secara instan. Aksi berskala masif ini adalah puncak akumulasi dari kerja-kerja pengorganisasian panjang yang dirajut dengan penuh dedikasi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan yang inklusif karena berhasil meleburkan batas-batas sektoral di masyarakat. Di barisan terdepan, barisan mahasiswa berjalan beriringan dengan serikat pekerja, komunitas suporter, pekerja seni, pendorong hak-hak perempuan, hingga jaringan penyandang disabilitas yang sama-sama menuntut ruang hidup yang setara, aman, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali.
Kemarahan dan rasa frustrasi yang terus menumpuk di benak elemen masyarakat sipil ini pada akhirnya meledak menjadi serangkaian aksi unjuk rasa berkelanjutan. Melalui demonstrasi damai namun tegas di momentum Hari Pahlawan ini, konsolidasi masyarakat sipil Yogyakarta mengirimkan pesan politik yang sangat jelas: mereka akan terus mengorganisir diri, menyuarakan kritik, dan tak segan untuk kembali turun memadati jalanan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar apabila rentetan tuntutan ini hanya berakhir sebagai janji manis tanpa eksekusi. Gerakan ini adalah alarm peringatan bagi penguasa bahwa suara kritis masyarakat sipil belum padam dan akan terus menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang diterbitkan.
Penulis: Muh Haikal H Sihotang | Editor: Raisya Puan Syahdillah