Kalijaga.co– “Saya hanya ibu rumah tangga.” Ungkapan itu begitu akrab terdengar di telinga kita. Kalimat itu sering diucapkan dengan nada merendah, seperti pekerjaan rumah tangga tidak mempunyai arti selain kewajiban rutin yang dilakukan perempuan. Kata ‘hanya’ itulah yang membuat pekerjaan domestik terasa kecil, tidak bernilai, dan tidak penting.
Pandangan itu yang dibongkar dalam sebuah training feminis dan seksualitas di Yogyakarta, pada 20 September 2025 lalu. Sana Ullaili, salah satu pemateri, menegaskan:
“Kita yang harus merubah perspektif itu bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan politik yang setara nilainya dengan pekerjaan di gedung DPR, Bupati, Pak Lurah, Bu Lurah dan sebagainya.”
Pernyataan itu langsung mendapatkan perhatian peserta. Di ruang diskusi, belasan perempuan dari beragam latar belakang terdiam sesaat, lalu beberapa di antaranya mengangguk pelan. Sebagian lagi tersenyum, seperti menemukan bahasa untuk mengungkapkan pengalaman mereka selama ini.
Sesi pagi itu dibuka dengan metode “sungai kehidupan”. Semua peserta diminta menggambarkan perjalanan hidupnya dalam bentuk visual. Ada yang menggambar rumah dengan perapian, ada yang menggambar pelangi, dan ada pula yang menggambarkan arus sungai penuh cabang.
Dari gambar-gambar sederhana itu, cerita-cerita personal muncul. L, salah seorang peserta mengisahkan bahwa sejak kecil, ia terbiasa melihat pekerjaan rumah sepenuhnya ditanggung oleh perempuan. Ibunya yang memasak, membersihkan, hingga mengurus anak-anak, sementara ayah dan saudara laki-lakinya tak tersentuh pekerjaan rumah tangga. “Semua pekerjaan rumah dilakukan perempuan, entah ibu atau anak perempuan,” ujarnya.
Cerita serupa datang dari kelompok lain. D, salah seorang peserta mengaku impiannya untuk berpendidikan lebih tinggi terhambat karena keluarga menganggap perempuan sebaiknya fokus pada rumah tangga. “Aku dulu ingin sekali membuktikan bahwa perempuan bisa berdaya,”. “Tapi aturan rumah membuatku tidak bebas memilih jalan hidup.”katanya,
Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana norma agama, budaya, dan adat sering kali membentuk anggapan bahwa kerja domestik adalah kodrat perempuan.
Kodrat atau Konstruksi?
Sana Ulaili kemudian mengajak peserta membedakan antara kodrat biologis dan peran sosial. “Kodrat perempuan hanya sebatas menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui,” jelasnya. “Selain itu, seperti memasak atau mengurus anak bukan kodrat, melainkan konstruksi sosial yang bisa dibagi bersama laki-laki.”
Peserta mulai melihat bahwa beban domestik yang selama ini dianggap wajar sebenarnya adalah produk struktur sosial. Jika disebut kodrat, maka perempuan akan terus dibebani tanpa kesempatan untuk membagi peran.
Selain pembagian peran, bahasa yang digunakan masyarakat juga mendapat sorotan. Kata pembantu atau asisten rumah tangga dinilai merendahkan pekerjaan domestik. “Mulai sekarang ubah kata asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Gunakanlah istilah pekerja rumah tangga sebagai cara kita menghargai pekerjaan domestik,” kata Sana.
Istilah itu bukan sekadar soal semantik. Selama lebih dari dua dekade, Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga. Mereka menegaskan bahwa pekerjaan domestik bukan kerja tambahan, melainkan inti yang menopang kehidupan keluarga dan ekonomi.
Namun karena dilekatkan pada istilah “membantu atau pembantu,” pekerja rumah tangga sering mendapat upah rendah, jam kerja panjang, hingga minim perlindungan.
Pernyataan paling membekas muncul ketika Sana menegaskan:
“Dapurku juga adalah alat perlawanan. Panci, gelas, kompor itu alat perlawanan.”
Kalimat itu memantik diskusi panjang. Peserta diajak melihat dapur bukan sekadar ruang memasak, tetapi ruang politik.
Contohnya bisa dilihat pada aksi perempuan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. Mereka mengecor kaki dengan semen sebagai simbol menolak pabrik yang mengancam tanah pertanian. Di Nusa Tenggara Timur, Mama Aleta Baun memimpin perlawanan terhadap tambang dengan menenun di hutan. Aksi-aksi ini lahir dari keseharian perempuan, dari dapur, dari kebiasaan merawat.
“Kalau tidak ada pekerja rumah tangga, kita tidak akan sanggup. Itu pekerjaan politik yang menopang kehidupan,” tegas Sana.
Y, salah seorang peserta kemudian saling melempar pertanyaan. Seorang di antaranya berkata, “Kalau semua anak dan keluarga dibebankan ke ibu, kapan ibunya istirahat?” Pertanyaan sederhana itu membuat seisi ruangan terdiam.
Diskusi mengerucut pada satu kesimpulan, pekerjaan domestik seharusnya dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Jika beban hanya jatuh pada perempuan, maka struktur sosial yang timpang akan terus bertahan.
Tetapi, alih-alih berhenti pada keluhan, forum itu justru menggarisbawahi bahwa dalam kerja domestik terdapat kekuatan. Merawat anak, menjaga keluarga, dan memastikan dapur tetap menyala adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang sering mengabaikan kebutuhan dasar.
Training feminis dan seksualitas itu menjadi ruang aman untuk berbagi cerita sekaligus menggeser perspektif. Kerja domestik adalah politik. Ia adalah perlawanan terhadap budaya patriarki yang membebankan semua urusan rumah tangga pada perempuan. Ia juga perlawanan terhadap negara yang gagal memberikan pengakuan dan perlindungan pada pekerja rumah tangga.
Dalam konteks gerakan perempuan, dapur tidak lagi sekadar ruang privat. Ia bisa menjadi arena politik yang melahirkan kesadaran dan perlawanan. Dari panci dan kompor, perempuan menjaga kehidupan, menantang sistem, sekaligus merawat bumi.
“Pekerjaan rumah adalah pekerjaan politik,” kata Sana menutup sesi. Sebuah kalimat yang sederhana, tapi jadi penutup sesi yang membuka banyak pandangan baru.
Penulis : Agna Niha Azzahra I Editor Andara Angesti
- Mengulik Sejarah Penetapan 1 Ramadhan Di Balik Tembok Keraton Ngayogyakarta - 16 Februari 2026
- Menggali Herstory: Ketika Tafsir Agama Mengkhianati Perempuan - 10 Oktober 2025
- Dapur sebagai Ruang Perlawanan - 26 September 2025