Antara Keamanan Siber dan Kepercayaan Rakyat

Kalijaga.co- Peretasan yang terjadi pada situs Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu bukan hanya sebuah insiden teknologi. Kejadian tersebut merupakan sebuah alarm penting yang seharusnya menyadarkan pemerintah dan masyarakat mengenai betapa pentingnya keamanan digital, terutama di era saat teknologi tengah menjadi sarana penting dalam pelayanan publik.

Sebagai warga Pekalongan, saya juga ikut  resah dan gelisah saat mendengar situs Disnaker diretas dan tampilan resminya dialihkan ke sebuah situs judi online. Ini bukan hanya masalah tampilan yang tak sesuai, tapi juga masalah keamanan data, privasi, dan integritas pelayanan pemerintah yang tengah diberlakukan. Kejadian peretasan tersebut menjadi sebuah tamparan mengenai kerentanan sistem keamanan teknologi yang diterapkan pemerintah daerah.

Peretasan Ini bukan pertama kalinya terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan siber juga terjadi di instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan badan lainnya. Mengapa peretasan terus terjadi? Jawabannya cukup sederhana: keamanan siber memang sering luput diberi prioritas, sehingga terjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Dalam proses digitalisasi pelayanan, keamanan bukan hanya sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban.

Selain masalah keamanan, peretasan juga turut merusak kepercayaan masyarakat. Di era transparansi dan keterbukaan informasi, keamanan data dan privasi masyarakat harus dijaga dengan sebaik mungkin. Dalam peretasan Disnaker, data para pencari kerja dan mungkin juga data para pemberi kerja rawan disalahgunakan. Kejadian tersebut juga dapat melumpuhkan proses pelayanan yang tengah berjalan, sehingga masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, melapor, atau mencari informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks tersebut, peretasan bukan hanya masalah teknologi, tapi juga masalah pelayanan dan keamanan masyarakat.

Ini saatnya pemerintah belajar dan melakukan perbaikan yang lebih luas dan mendalam mengenai keamanan teknologi yang diterapkannya. Di era transformasi digital, keamanan harus menjadi pilar penting yang diberlakukan sejak proses perancangan, implementasi, hingga pengawasan. Mengikuti standar keamanan yang lebih matang, melakukan vulnerability assessment, penetration testing, dan rutin melakukan pembaruan keamanan harus menjadi kewajiban pemerintah.

Selain teknologi, sumber daya manusia juga turut menentukan keamanan sebuah sistem. Pegawai yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan harus mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai keamanan siber. Mengirim mereka untuk belajar lebih luas mengenai teknologi, mengenai peretasan, mengenai cara melawan serangan, dan juga mengenai prosedur yang harus diterapkan saat terjadi insiden, adalah sebuah langkah penting. Keamanan bukan hanya masalah teknologi, tapi juga masalah manusia dan prosedur kerja yang matang.

Selain upaya pencegahan, saat terjadi peretasan, proses respon juga harus berjalan cepat, transparan, dan melibatkan para ahli keamanan siber yang memang mampu menemukan akar masalah, menutup celah keamanan, dan memulihkan pelayanan secepat mungkin. Dalam proses tersebut, pemerintah juga harus terbuka, memberikan informasi yang jelas, dan meminta kerja sama masyarakat jika memang terjadi masalah yang lebih luas. Menghubungi ahli keamanan dari kalangan akademisi, lembaga keamanan siber, dan kepolisian juga penting demi menjaga keamanan data dan pelayanan masyarakat.

Satu aspek penting yang juga harus diberlakukan adalah penerapan undang-undang keamanan siber yang lebih rinci dan tegas. Dalam peretasan Disnaker, peretas jelas melawan hukum dan melakukan tindakan pidana. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian harus mampu menemukan pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai, sehingga terjadi efek jera dan peretasan serupa tak terulang. Dalam hal ini, kerja sama antara kepolisian, pemerintah, dan lembaga keamanan siber juga menjadi penting.

Saya sebagai masyarakat Pekalongan meminta dan mengharapkan pemerintah lebih terbuka, lebih belajar, dan lebih matang menghadapi masalah keamanan siber. Keamanan teknologi bukan masalah sepele; keamanan teknologi adalah keamanan pelayanan dan keamanan masyarakat. Dalam era digital saat ini, keamanan bukan hanya soal menjaga tembok fisik, tapi juga menjaga ruang-ruang digital yang melayani masyarakat. Keamanan tersebut harus diberlakukan bukan hanya demi menjaga citra pemerintah, tapi demi menjaga kepentingan masyarakat luas.

Selain perbaikan teknologi dan prosedur keamanan, transparansi dan akuntabilitas juga penting. Pemerintah harus melaporkan apa saja yang terjadi, apa akar masalahnya, dan apa saja langkah perbaikan yang tengah dan akan diambil. Dengan transparansi, masyarakat lebih percaya dan lebih tenang, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih manusiawi dan lebih dekat di hati rakyat.

Peretasan Disnaker bukan peristiwa yang harus dilupakan begitu saja, tapi harus diberlakukan sebagai sebuah momentum perbaikan dan transformasi. Keamanan teknologi, keterbukaan, transparansi, dan kerja sama adalah kunci penting untuk menjaga pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan rakyat di tengah proses digitalisasi. Dalam era yang serba teknologi, keamanan bukan pilihan, tapi kewajiban.

Mari belajar, bergotong royong, dan melangkah lebih matang, demi Pekalongan yang lebih unggul, lebih manusiawi, dan lebih mampu menjaga keamanan warganya, di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

Penulis Dinda Ayu Oktaviani