Nikel dan Nafsu Bejat: Raja Ampat dalam Ancaman Eksploitasi Brutal

Saya masih ingat pertama kali melihat foto Raja Ampat di sebuah buku geografi saat SMA. Airnya jernih seperti kaca, gugusan pulau karst menjulang seperti lukisan, dan terumbu karang berwarna-warni menyelimuti dasar lautnya. Raja Ampat, pikir saya saat itu, adalah surga kecil yang Tuhan turunkan untuk Indonesia. Namun, mimpi indah itu kini diusik kenyataan pahit: Raja Ampat dalam ancaman. Bukan karena bencana alam, tapi karena ulah manusia sendiri. Tambang nikel kini mulai mengintai kawasan ini, dan negara tampak memberi karpet merah atas nama investasi dan pembangunan.

Investasi atau Eksploitasi?

Pemerintah saat ini sedang giat mendorong hilirisasi tambang, terutama nikel, untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik. Tentu saja, ini terdengar progresif. Tapi benarkah semua tempat cocok untuk dijadikan lokasi tambang? Apakah harus mengorbankan Raja Ampat, kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia? Saya rasa, inilah bentuk ironi terbesar dalam pembangunan. Di satu sisi, kita bicara soal transisi energi hijau. Di sisi lain, kita rela menambang kawasan konservasi demi mendukung industri “ramah lingkungan”. Ini seperti membersihkan rumah sambil membakar halamannya.

Bahlil dan Peran Pemerintah Pusat

Sejak dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 23 Oktober 2019, dan kemudian merangkap sebagai Menteri Investasi pada 28 April 2021, Bahlil Lahadalia, menjadi salah satu figur kunci dalam pembukaan izin investasi, termasuk pertambangan. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil menyatakan dukungan penuh terhadap investasi nikel sebagai bagian dari strategi nasional. Ia juga menyebut hilirisasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, termasuk di wilayah Papua.

Menurut pernyataannya kepada Bisnis.com (2024), Bahlil menekankan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan hilirisasi nikel karena dianggap sebagai strategi penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, termasuk di wilayah timur Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa hilirisasi merupakan solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar wilayah, meski disadari ada tantangan dalam pelaksanaannya (Media Indonesia, 2024).

Namun, faktanya, Bahlil sempat menyampaikan bahwa pemerintah “tidak akan menghentikan” proses hilirisasi nikel, bahkan di kawasan timur Indonesia, jika dianggap menguntungkan ekonomi nasional. Hal ini diperkuat dalam pernyataannya yang dikutip dari (DetikFinance, 2024), di mana ia menyatakan bahwa proses hilirisasi tidak akan berhenti meskipun terdapat berbagai tekanan dan penolakan.Pernyataan ini menuai kritik karena tidak disertai dengan kepastian perlindungan atas kawasan konservasi dan wilayah adat. Dalam kasus Raja Ampat, pemerintah pusat belum mengambil sikap tegas untuk mencabut izin tambang yang jelas-jelas bertentangan dengan tata ruang dan konservasi. Walau pemerintah telah mencabut empat izin tambang nikel di Raja Ampat karena pelanggaran regulasi (Reuters, 2025), PT Gag Nikel masih diizinkan beroperasi karena dianggap berada di luar kawasan Geopark (AP News, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang menuntut pencabutan penuh atas semua tambang di kawasan tersebut (The Australian, 2025).

Sebagai tokoh asal Papua, publik berharap Bahlil lebih berpihak pada perlindungan tanah Papua. Sayangnya, pendekatan pemerintah saat ini lebih fokus pada percepatan investasi, dibanding menyelamatkan ruang hidup masyarakat lokal.

Suara dari Timur: Menolak Tambang, Menjaga Warisan

Penolakan terhadap tambang nikel bukan hanya datang dari aktivis lingkungan, tapi juga dari masyarakat adat Raja Ampat sendiri. Mereka tahu betul, ketika laut rusak dan tanah tercemar, maka habislah sumber hidup mereka. Lebih dari ekonomi, tambang mengancam jati diri mereka sebagai penjaga alam. Sebagai bangsa, kita harus sadar bahwa pembangunan yang merusak fondasi ekologis hanya akan menciptakan krisis yang lebih besar. Tambang memang bisa memberi pemasukan dalam jangka pendek, tapi kehancuran lingkungan akan kita warisi selamanya.

Raja Ampat bukanlah tanah kosong yang bisa ditukar dengan segepok investasi. Ia adalah warisan dunia, simbol marwah Indonesia di mata internasional. Lebih layak dikembangkan sebagai pusat konservasi laut dan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal, bukan sebagai ladang eksploitasi. Pembangunan seharusnya menjamin keberlanjutan, bukan menghitung keuntungan dengan mengorbankan lingkungan. Sudah saatnya kita menegaskan bahwa tidak semua tempat bisa ditambang, dan tidak semua yang bisa ditambang harus ditambang.

Saya percaya, kita masih bisa memilih jalan yang benar. Jalan yang menjaga Raja Ampat tetap indah, lestari, dan bermartabat. Karena jika tidak, anak cucu kita mungkin hanya akan mengenalnya lewat foto seperti saya dulu tanpa pernah bisa menginjakkan kaki di sana.

Hentikan Tambang, Selamatkan Raja Ampat

Pemerintah harus segera mencabut izin tambang di Raja Ampat. Proyek ini bertentangan dengan rencana tata ruang nasional, peraturan konservasi, dan komitmen iklim Indonesia. Alih-alih membuka tambang, pemerintah seharusnya memperkuat ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan, pendidikan, dan pelatihan teknologi ramah lingkungan.

Raja Ampat bukan tempat untuk tambang nikel. Ini adalah kawasan yang harus dijaga, bukan dijual atas nama investasi. Jika pemerintah, termasuk Bahlil Lahadalia, serius ingin membangun Indonesia Timur, maka keselamatan lingkungan dan masyarakat adat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Penulis Muhamad Wasiul Hakim