Kalijaga.co – Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam blok kerja sama yang dikenal sebagai BoP (Board of Peace) memicu perdebatan publik. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai strategi memperkuat posisi Indonesia dalam isu Palestina. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar solusi konkret, atau justru mencerminkan kelemahan arah politik luar negeri Indonesia?
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap konfigurasi geopolitik baru. Bergabungnya Indonesia dalam BoP diklaim sebagai bagian dari diplomasi aktif untuk memperkuat solidaritas global terhadap Palestina. Namun, apakah pendekatan ini tepat?
Palestina: Diplomasi Simbolik atau Tekanan Nyata?
Indonesia sejak lama konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan itu tercermin dalam forum internasional seperti PBB, OKI, hingga gerakan solidaritas masyarakat sipil. Namun kritik muncul ketika dukungan tersebut dinilai lebih bersifat simbolik dibanding strategis.
Bergabungnya Indonesia dalam BoP disebut-sebut sebagai upaya memperluas jejaring tekanan internasional. Namun publik bertanya:
- Apakah BoP memiliki daya tawar riil terhadap konflik Israel–Palestina?
- Ataukah ini hanya forum baru tanpa instrumen konkret?
Jika BoP tidak memiliki mekanisme sanksi, tekanan ekonomi, atau pengaruh diplomatik langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik, maka efektivitasnya patut dipertanyakan.
Strategi Prabowo: Realisme Geopolitik atau Manuver Politik?
Pendekatan Prabowo Subianto cenderung pragmatis dan berorientasi pada keseimbangan kekuatan global. Beberapa analis menilai langkah ini sebagai realisme geopolitik—Indonesia ingin tetap relevan dalam arsitektur global yang berubah.
Namun kritik lain menyebut kebijakan ini sebagai inkonsistensi arah politik luar negeri. Indonesia selama ini menganut prinsip bebas aktif. Jika bergabung dalam blok tertentu justru mengurangi independensi diplomasi, maka langkah tersebut berpotensi kontraproduktif.
Pertanyaannya:
Apakah Indonesia memperkuat posisi tawar, atau malah menempatkan diri dalam orbit kepentingan kekuatan besar?
Risiko yang Perlu Diperhitungkan
- Risiko Ekonomi – Jika BoP berseberangan dengan mitra dagang utama Indonesia, potensi tekanan ekonomi bisa muncul.
- Risiko Diplomatik – Indonesia bisa kehilangan posisi netral sebagai mediator konflik.
- Risiko Domestik – Kebijakan luar negeri yang terlalu simbolik tanpa hasil konkret bisa menurunkan kepercayaan publik.
Dukungan terhadap Palestina adalah mandat moral konstitusi Indonesia. Namun kebijakan luar negeri tidak hanya berbasis moral, melainkan juga kalkulasi strategis.
Antara Idealitas dan Kapasitas
Pertanyaan paling mendasar adalah:
Apakah Indonesia memiliki kapasitas struktural untuk menjadikan BoP sebagai alat nyata memperjuangkan Palestina?
Jika tidak, maka kebijakan ini bisa dibaca sebagai langkah simbolik untuk konsumsi politik domestik memperkuat citra keberpihakan tanpa menghasilkan perubahan signifikan di lapangan.
Namun jika Indonesia mampu memanfaatkan BoP sebagai alat diplomasi ekonomi, konsolidasi global selatan, dan tekanan kolektif, maka langkah ini bisa menjadi babak baru politik luar negeri Indonesia.
Kesimpulan
Bergabungnya Indonesia dalam BoP di era Prabowo Subianto adalah keputusan yang sarat implikasi. Ia bisa menjadi langkah strategis memperluas pengaruh Indonesia dalam isu Palestina. Namun ia juga berpotensi menjadi cermin kelemahan diplomasi jika tidak diikuti strategi konkret.
Sejarah akan menilai apakah kebijakan ini merupakan manuver cerdas dalam geopolitik global, atau sekadar simbol keberpihakan tanpa daya tekan.
Yang jelas, publik berhak menuntut transparansi:
Apa targetnya?
Apa indikator keberhasilannya?
Dan bagaimana dampaknya bagi rakyat Indonesia?
Penulis Shodik Al-Farros
