0
0
Kalijaga.co – Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Senin, 11 Maret 2024. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal sebelum nantinya akan menggunakan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai penentuan awal Ramadhan.
“Wujudul hilal ini kan sifatnya lokal artinya cuma di Indonesia, disebutnya mathla’ lokal wilayatul hukmi adalah satu wilayah yang berada di perwilayahan Islam” ucap Najmuddin Saifullah, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MTT PWM) DIY.
KHGT ini direncanakan akan digunakan pada 1446 H berdasarkan kesepakatan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Tarjih ke-32 di Pekalongan pada tanggal 23-2 Februari 2024.
“Setelah munas, perlu diresmikan oleh pusat Muhammadiyah, kalau sudah resmi baru bisa digunakan,” ujar Najmuddin.
Adapun konsep yang digunakan dalam KHGT adalah visibilitas hilal atau adanya parameter untuk melihat kemungkinan ketinggian hilal. Upaya Muhammadiyah dalam menjadikan dunia berada dalam satu waktu yang sama, bermula ketika diputuskan bahwa Muhammadiyah memerlukan penanggalan yang bisa digunakan di seluruh dunia.
“Secara resmi Muhammadiyah mengeluarkan sikap ketika muktamar di Makassar, disana berbunyi perlu adanya kalender yang bersifat global. Muktamar berikutnya di Surakarta, lebih tegas lagi perlu menerapkan kalender global,” ujar Najmuddin.
Adapun perbedaan konsep yang dipakai dalam wujudul hilal dan KHGT menjadi bentuk upaya Muhammadiyah dalam peralihan menuju kalender yang dapat mempersatukan umat islam.
Berdasarkan keterangan dari Amirul Muslihin, anggota divisi Hisab dan Falak PWM Jawa Timur, hasil perhitungan KHGT pada 1 Ramadhan 1445 H sebenarnya juga telah disosialisasikan melalui Kongres Internasional Kesatuan Kalender di Turki tahun 2016.
Di tahun selanjutnya, apabila KHGT sudah diresmikan, maka Muhammadiyah pada tahun 1446 H tidak lagi menggunakan wujudul hilal dan akan beralih menggunakan KHGT untuk menentukan awal bulan hijriah.
“Wujudul hilal itu beda kriteria dengan KHGT. Kalau sudah menggunakan KHGT otomatis wujudul hilal tidak digunakan karena Muhammadiyah itu dalam penentuan awal bulan ijtihadnya itu memang berproses,” jelas Najmuddin.
Jika KHGT resmi dipakai, lanjut Najmuddin, pemerintah belum tentu menyepakati pemakaian KHGT sehingga tetap terdapat kemungkinan adanya perbedaan pada penentuan awal Ramadhan.
“Kalau yang tadi itu ranahnya falak dan ulama, kalau ranah politis itu berbeda lagi, karena semuanya balik lagi ke aturan pemerintah. Kalau pemerintah setuju menerima KHGT, maka dipakai. Tapi kalau tidak setuju, akan berbeda aplikasinya,” tutup Najmuddin.
Reporter: Dina Mufida, Azizah Rahma, dan Wimbi Nur | Editor: Maria Al-Zahra | Foto: Website/http://tarjih.or.id
