8
0
Kalijaga.co – Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Prodi PGMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berencana mengadakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) luar negeri pada September tahun ini. Malaysia menjadi negara tujuan. Program ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswa PGMI angkatan 2021 dengan biaya pribadi tanpa insentif dari kampus.
Kebijakan tersebut dinilai baik oleh mahasiswa karena akan menguatkan predikat Prodi PGMI sebagai prodi yang memiliki akreditasi internasional. Namun, tidak adanya subsidi dari kampus menimbulkan polemik di internal mahasiswa. Jika dihitung, biaya yang dibutuhkan setiap mahasiswa sekitar Rp 4 juta – Rp 5 juta.
A K N, mahasiswi PGMI 2021 mengakui PKL luar negeri merupakan kegiatan positif dan patut diapresiasi. Namun, dia menyayangkan adanya kewajiban untuk mengikutinya.
“Kalo diwajibkannya tidak setuju. Mungkin perlu mempertimbangkan banyak hal, dari orang tuanya, biaya, dan dari mahasiswannya. Toh kita kesana tidak mentah-mentah, tetap perlu bekal, kalo kita belum ada persiapan nanti di sana ngga dapat apa-apa,” tegasnya.
Sama seperti AKN, mahasiswi PGMI 2021 berinisial A.R secara tegas menjawab tidak setuju. “yang paling penting dan utama ya keadaan ekonomi,” kata A.R. menjelaskan alasannya.
Satu lagi mahasiswa PGMI 2021 yang bercerita kepada kalijaga.co terkait rencana PKL luar negeri tahun ini. Namanya D.G. Perempuan anak buruh tani ini mengaku tidak setuju bila keberangkatan ke Malaysia sepenuhnya ditanggung mahasiswa. Pasalnya, penghasilan kedua orang tua D.G sangat jauh dari kata cukup. Ditambah lagi dengan tanggungan kebutuhan lain diluar kuliah.
“masih ada tanggungan adik yang sekolah di SMK swasta juga yang setiap bulan bayar SPP. Bayar UKT-ku Rp 2,5 juta, terus mengurus nenek juga. Bayar hutang ke bank juga, bayar kos setiap bulan, beli rabuk, dan kebutuhan sehari-hari,” jabarnya.
Hingga kini orang tua D.G masih bingung dari mana mendapatkan uang untuk membayar PKL tersebut.
“Tapi kan ini tetap berangkat ya, jadi mau nggak mau pasti bakalan hutang juga akhirnya,” katanya. Dia berharap prodi tidak mewajibkan mahasiswa untuk PKL luar negeri jika tidak dibarengi dengan subsidi. “atau ada plan B-nya,” pungkasnya.
Menaggapi polemik tersebut, Sekretaris Prodi PGMI Fitri Yuliawati menjelaskan, prodi telah memberikan google form yang menampung pendapat orang tua mahasiswa terkait dengan pogram PKL luar negeri. Formulir tersebut diberikan saat kegiatan sosialisasi. Hasilnya, terdapat pro dan kontra di kalangan orang tua mahasiswa karena seluruh biaya PKL luar negeri dibebankan kepada mahasiswa.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihak Prodi mendorong mahasiswanya untuk menjadi tutor bimbingan belajar (bimbel) yang diinisiasi oleh HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) PGMI. Dengan cara ini, Fitri berharap mahasiswa dapat mandiri secara biaya untuk PKL luar negeri tanpa harus membebani orang tua.
“Tinggal bagaimana mahasiswanya. Kalo memang dari orang tua tidak bisa diharapkan, dan Bu Fitri juga mengatakan jangan membebankan orang tua. Kalian sudah besar, sudah semester 4, bagaimana caranya sehari mengumpulkan uang 10.000, 20.000. Kamu harus bisa sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fitri menjelaskan bahwa tidak turunnya dana PKL tahun ini karena faktor tidak tersedianya dana dari pihak Laboratorium Pendidikan. Bersamaan dengan penjelasan tersebut, dirinya menegaskan bahwa nantinya, seluruh dana yang dibayarkan mahasiswa akan sepenuhnya untuk pelayanan mahasiswa itu sendiri.
“Nanti terkait dengan PKL luar negeri ini, pasti ada panitia dan dosen pendamping. Prodi pastikan, (dana) panitia dan dosen pendamping tidak membebankan ke mahasiswa, karna itu tanggung jawab prodi. Itu yang bu Fitri bisa pastikan. Misalnya mengenai dana mahasiswa 4 juta, akan dijelaskan peruntukannya untuk apa,” tandasnya. (pgmi)
Reporter: Intan Nur Ngazizah I Editor: Mubarok Yahya
